SOSIALISASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI DI PEMDA BANGLI Dalam rangka sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan bimbingan teknis pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IRPK) pada Pemerintah Kabupaten Bangli yang dilaksanakan secara Luring dan Daring yang bertempat Di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Bangli dan di Ruang Rapat Krisna Gedung Bag. Umum Barat Lt.I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli(30/8/22). Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya pada rapat Tersebut menghimbau kepada jajarannya agar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan langkah-langkah strategis dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek di dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah "pemberantasan korupsi", Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Demikian pula, tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang, menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bangli yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli dan Misi Ke-7 yaitu mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah ungkapnya. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP), Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemerintah Kabupaten Bangli, semoga dapat meningkatkan semangat dan rasa jengah untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik serta berani melakukan lompatan-lompatan pelaksanaan pembangunan yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku tegasnya. Dalam kesempatan itu Kepala BPKP Prov. Bali Bapak Muhammad Masykur menegaskan bahwa kegiatan yang laksanakan merupakan salah satu komitmen Pemda Bangli dalam mengantisipasi terjadinya indikasi KKN dilingkungan Pemda Bangli, namun hal tersebut tentunya harus disukseskan oleh semua pihak di Kab. Bangli. Terkait pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) akan dapat terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat maupun OPD dapat memiliki kesadaran yang tinggi dalam mencegah terjadinya Korupsi di Kab. Bangli. Fraud Control Plan merupakan rancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian kemungkinan terjadinya korupsi khusunya di Kab. Bangli. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi dimana manfaat adanya IEPK yaitu dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi. Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan bimbingan teknis pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IRPK) tersebut di hadiri oleh Tim Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Staf Ahli dan Assisten serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.