Di dalam Meningkatnya anggaran pembangunan yang dikelola di tingkat Pemerintahan Daerah yang dibiayai dari APBD dan APBN setiap tahunnya perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan kebijakan, etika serta prinsip-prinsip pengadaan itu sendiri. Konsep Value for Money dalam proses pengadaan barang/jasa mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah, hal ini terlihat pada perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menjadi perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Value for Money lebih menitik beratkan pada penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pengadaan yang berkelanjutan.

Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana telah ditetapkan dalam perencanaan pengalokasian APBD paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari produk dalam negeri. Berikutnya menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima pesen) dengan penggabungan antara produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).