Setelah melalui proses pemeriksaan dari BPK RI beberapa waktu lalu akhirnya pada hari Jumat (15/6) kemarin di Gedung BMB Kab. Bangli di serahkan hasil pemeriksaan BPK RI yang diserahkan oleh Bupati Bangli I Made Gianyar,SH.,M.Hum. kepada SKPD. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Bupati Bangli, Wakil Ketua DPRD, I Made Sudiasa, Inspektorat Gede Suryawan dan SKPD terkait.
     Bupati Bangli dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada dasarnya Kabupaten Bangli sudah mengalami peningkatan dengan bukti hasil pemeriksaan dari BPK dari tahun 2010  dan  tahun 2011 laporan keuangan pemerintah kabupaten bangli memperoleh  opini wajar dengan pengecualian (WDP), kecuali beberapa hal yang belum wajar dan harus dibenahi supaya menjadi wajar. Beberapa hal yang mempengaruhi di Tahun 2010 tersebut ada 6 jenis antara lain adalah: 1. ASET TETAP TIDAK TERTIB, SKPD Bagian Umum Setda, Disdikpora, Dinas Tata Kota. 2. INVESTASI NON PERMANEN TANPA  DIDASARI PERJANJIAN KREDIT  yaitu pada SKPD Dinas P3. 3.PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH ATAS KLAIM PROGRAM JKBM DIGUNAKAN SECARA LANGSUNG pada SKPD RSUD, PUSKESMAS. 4.LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TIDAK  MEMPUNYAI DASAR HUKUM YG JELAS pada SKPD Kantor Perijinan. 5.BELANJA BARANG /JASA/MODAL DISAJIKAN TIDAK TERTIB pada: 1.SETDA, 2.SETWAN, 3.DISDIKPORA 4.PU 5.KESEHATAN 6.RSUD 7.DISPENDA dan yang terakhir adalah 6. BELANJA HIBAH KE SEKOLAH NEGERI  LAPORANNYA DISAJIKAN  TIDAK  SESUAI KETENTUAN pada DISDIKPORA.
      Dilanjutkan lagi TAHUN 2011 ADA 3 JENIS YANG MEMPENGARUHI WDP 1.   PEMDA  KAB. BANGLI belum menyusun KEBIJAKAN penyisihan Piutang tak tertagih. Pada SKPD BAGIAN KEUANGAN SETDA, DINAS PENDAPATAN 2.INVESTASI  NON PERMANEN  dana bergulir tidak didukung  Surat Perjanjian, dan belum menghitung Net Realizable Value pada SKPD Dinas  P3. 3.ASET TETAP belum dirinci perjenis  Barang pada SKPD DISDIKPORA.
     SELAIN 3 JENIS TERSEBUT DIATAS, ADA 4 ITEM YANG PERLU DITERTIBKAN antara lain 1.PENERBITAN SP2D BAG. KEU. 2.PEMBEBANAN PENGEMBALIAN TUNJANGAN PROFESI GURU BAG. KEU. 3.  PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH SKPD DISPENDA dan yang terakhir  4. PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN OBAT pada PUSKESMAS.
Ada 6 permasalahan yang perlu mendapat perhatian 1. KETEKORAN KAS ATAS UANG HILANG pada SKPD DISDIKPORA, 2.PENDAPATAN JKBM digunakan tanpa mekanisme APBD. SKPD RSUD, 3. PENGANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TIDAK TEPAT. Pada SKPD DINAS P3, BPP-KB, BAG. HUMAS  & PROTOKOL. 4.REALISASI BELANJA KEGIATAN PELAKSANAAN UPACARA KEAGAMAAN & PERINGATAN HARI NASIONAL TIDAK SESUAI PERUNTUKAN pada SKPD SETDA, SETWAN. 5.PENGHAPUSAN ATAS ASET TETAP pada  BAG. UMUM. 6.KEKURANGAN PEMBAYARAN PPH PASAL 21 pada BAG. KEU.
     Dalam penyampaian hasil pemeriksan tersebut juga adaq hala yang harus diselesaikan perda yang diwajibkan Per. Per U.U. yang perlu diselesaikan.  1. PERDA  Pokok pokok Pengelolaan antara lain 1. Keuangan. 2. PERDA  Pokok pokok Pengelolaan Barang Daerah 3. PERDA  Penghapusan  Tagihan Daerah (UU No.32/2004, psl 193,ayat 3)
Pada kesempatan tersebut Bupati Bangli juga berpesan kepada seluruh SKPD agar berhatihati dan sekecil mungkin bersentuhan dengan uang Kes untuk keselamatan kita semua. Hal-hal yang peryaratan diatas diharapkan tahun depan tidak ada lagi. “pada dasrnya tidak ada orang pintar dan bodoh yang ada adalah bagaimana kita bekerja dengan sebaik baiknya” Ungkap Made Gianyar.(Humas Bangli)