ACARA Sosialisasi dan Konsultasi Publik Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB) berlangsung di Aula Kantor Bupati Bangli, Senin (20/2) lalu. Acara ini dihadiri anggota Komisi X DPR-RI Nyoman Damantra, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Kabupaten Bangli Nyoman Natis, Ketua FPHB Anak Agung Ngurah Sudiana, Ketua Majelis Desa Pakraman (MDP) Kabupaten Bangli Made Rejasa dan hadir pula bendesa pakraman se-Kabupaten Bangli, tokoh masyarakat, akademisi dan kalangan pemuda.

Ketua Panitia Pelaksana I Gede Ngurah Putra, S.H. dalam laporannya menyampaikan acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Forum Perjuangan Hak Bali di Kabupaten Bangli ini merupakan kelanjutan dari acara Deklarasi FPHB yang dilaksanakan 12 Februari 2012 di Aula Museum Bali.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangli menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah perjuangan yang dilakukan oleh FPHB. Mengingat Bali, khususnya Kabupaten Bangli, memiliki keterbatasan PAD untuk membangun daerahnya. Karena itu, imbuhnya, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah kongkret untuk mendapatkan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang budaya. ''Apa yang dilakukan oleh FPHB patut mendapat dukungan kita semua,'' ujar Wabup Sedana Arta.

Sementara itu, Ketua FPHB A.A. Ngurah Sudiana menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya melalui perjuangan FPHB ini adalah berangkat dari rasa keprihatinan, mengingat salah-satu hasil survei menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh rakyat Bali untuk kegiatan kebudayaan ini setiap tahunnya mencapai Rp 2 triliun. Dana sebesar itu semuanya berasal dari swadaya masyarakat.

Budaya Bali sebagai salah satu sumber daya yang diunggulkan dalam mengusung sektor pariwisata Bali. Karena itulah, menurut Ngurah Sudiana, pemerintah pusat harus memberikan perhatian yang lebih terhadap potensi sumber daya ''budaya'' yang dimiliki oleh Bali. Melalui FPHB inilah, menurutnya, akan diperjuangkan anggaran kepada pemerintah pusat untuk mengurangi beban masyarakat Bali.

Selanjutnya Nyoman Dhamantra, anggota Komisi X DPR-RI, memaparkan bahwa Bali telah memberikan kontribusi pada APBN melalui berbagai pajak yang objek pemungutannya di Bali mencapai Rp 30 triliun s.d. Rp 35 triliun. ''Sementara kita tahu bahwa DIPA Bali 2012 hanya Rp 6,79 triliun, ini sungguh tidak adil,'' kata Nyoman Dhamantra.

Dalam acara tersebut FPHB mendapatkan masukan dan dukungan penuh dari seluruh bendesa pakraman se-Kabupaten Bangli yang ditandai dengan penandatanganan naskah dukungan.