KEBERHASILAN Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dilirik beberapa pemkab di Bali, salah satunya adalah Pemkab Bangli. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra diundang secara khusus oleh Pemkab Bangli untuk berbicara tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada seminar serangkaian menyambut HUT Kota Bangli, Selasa (1/5) kemarin di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati setempat.

Seminar tersebut diikuti Bupati Bangli Made Gianyar, Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Bangli serta Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Bangli. Hadir juga pada seminar tersebut Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara.

Semua peserta seminar tampak antusias dan serius mendengarkan pemaparan dari Wali Kota Denpasar Rai Mantra tentang implementasi good governance. Dalam makalahnya yang berjudul ''Membangun Citra Pelayanan dan Kewajiban Good Governance Dalam Eksistensi Kearifan Lokal'', Wali Kota Denpasar Rai Mantra menjelaskan tugas pokok pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Dengan mewujudkan good governance dianggap sebagai model tata kelola kepemerintahan yang baik, mampu memberikan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memberikan solusi menghadapi pemasalahan yang dihadapi sudah pasti menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah untuk dilaksanakan, karena menghadapi perilaku yang dinamis. Untuk itu, diperlukan sistem yang baru melalui pemikiran yang strategis untuk mengatur aksi-aksi atau proses pengaturan ulang (reinterpretasi). Keterlibatan pemerintah merupakan upaya memotivasi orang untuk berkolaborasi dalam mencapai hal-hal yang luar biasa.

Ada beberapa langkah dalam perencanaan dan implementasi untuk mewujudkan good governance yang merupakan tahapan untuk mensinergikan pilar pembangunan yang secara simultan dan sustainable (berkelanjutan).

Mantan Ketua Hipmi Bali ini juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil mengikuti tantangan dan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. ''Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Tujuan akhir dari good governance ini adalah bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ada nilai tambah dan nilai kemanfaatan (public value) bagi masyarakat,'' kata Rai Mantra. (ad5)