Untuk memastikan sejumlah pelayanan publik di Kabupaten Bangli berjalan dengan baik, Penjabat Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra, SH.,MH, Kamis (20/8) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Bangli. Dalam sidak tersebut, Mahendra Putra didampingi Direktur RSUD Bangli dr. Wayan Sudiana, MM dan Kabag Humas Setda Kabupaten Bangli Cok Bagus Gaya Dirga meninjau sejumlah ruangan yang ada di RSUD Bangli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas dan pelayanan yang ada di RSUD Bangli.
Mengawali sidak di RSUD Bangli, Mahendra Putra meninjau satu persatu ruangan pelayanan dan manajemen, mulai dari layanan apotek, ruang poli, rawat inap, radiologi, UGD dan lainnya. Dari hasil pantauan, Mahendra Putra mengaku cukup puas melihat fasilitas dan layanan RSUD Bangli. “Kita cukup puas melihat fasilitas dan layanan RSUD Bangli, kebersihannya juga terjaga, hanya saja ada fasilitas yang perlu ditingkatkan seperti toilet dan ruang tunggu pasien. Namun secara umum ini sudah cukup baik”pujinya.
Terkait dengan ruang tunggu pasien, khususnya untuk keluarga pasien yang menginap, Mahendra Putra meminta kepada pihak rumah sakit agar bisa menyediakan tempat yang layak bagi keluarga penunggu pasien. “Kepada pihak rumah sakit kita sudah minta agar penunggu pasien disediakan tempat yang layak, kasian juga mereka harus tidur dilorong jalan.”pintannya.
Selain itu Mahendra Putra juga mengingatkan pihak RSUD Bangli selain pelayanan yang baik, kebersihan rumah sakit juga harus menjadi yang terdepan. Kita ingin melihat RSUD Bangli menjadi rumah sakit yang bersih terhindar kesan jorok, kotor dan berbau sehingga nyaman untuk dikungjungi. Selain mengecek fasilitas, Mahendra Putra juga sempat berinteraksi dan berbincang dengan pasien terkait dengan kondisi dan layanan RSUD Bangli.
Selain RSUD Bangli, Mahendra Putra yang baru 15 hari menjabat sebagai Penjabat Bupati Bangli juga melaksanakan sidak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Dari hasil sidak disana, Mahendra Putra menyoroti status tanah yang notabene masih menjadi asset Pemprov Bali serta kondisi ruang pelayanan yang sangat memprihatinkan. “Kita minta status tanah yang digunakan sementara untuk gedung ini diperjelas, apakah sistem pinjam pakai atau bagaimana. Kalau status tanah sudah jelas kan enak tinggal dibagun gedung baru yang lebih representatif”terangnnya.
“Sidak merupakan salah satu bagian dari evaluasi, karena evaluasi harus tetap dilakukan tidak saja untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik tetapi juga untuk memastikan saranas prasarana yang ada berfungsi dengan baik. Dengan evaluasi ini kekurangan yang ada harus segera diperbaiki serta yang utama pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan.”pungkasnya