Sebanyak 35 orang perwakilan masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Sehari Penyelenggara pelayanan Perizinan tahun 2015 bertempat di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Kamis,(12/11) yang dibuka oleh Sekda Kab Bangli Ir.Ida Bagus Gede Giri putra,MM.
Bimtek ini menyajikan materi, Tertib regulasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang disampaikan oleh Kabag Hukum dan Ham Setda Kabupaten Bangli, Peranan Pelayanan Perijinan disampaikan oleh Kasi Pelayanan perijinan, Peranan tata usaha, peranan pemrosesan dan tim teknis lapangan dalam pemberian ijin disampaikan oleh Kasi Pemrosesan Kantor Pelayanan Perizinan Bangli.
Bimtek ini menyajikan materi, Tertib regulasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang disampaikan oleh Kabag Hukum dan Ham Setda Kabupaten Bangli, Peranan Pelayanan Perijinan disampaikan oleh Kasi Pelayanan perijinan, Peranan tata usaha, peranan pemrosesan dan tim teknis lapangan dalam pemberian ijin disampaikan oleh Kasi Pemrosesan Kantor Pelayanan Perizinan Bangli.
Kepala kantor pelayanan perijinan Kabupaten Bangli Komang Pariartha,SH.,MH pada kesempatan itu mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadapat publik khususnya terhadap penyelenggara pelayanan perizinan menuju penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Bangli. Selain itu lanjut Komang Pariartha kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, meningkatkan pengetahuan bagi peserta pelayan perizinan terhadap tupoksi,PTSP, hambatan dan rintangannya dalam memberikan pelayanan perizinan serta menuntaskan persoalan perizinan yang sering dikeluhkan masyarakat. "Perizinan di pemerintah biasanya diidentikan dengan proses yang berbelit-belit, pengurusan yang lama, biaya mahal, informasi yang tidak jelas serta terjadi percaloan. Dengan penataan pelayanan melalui satu pintu ini, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyerahan dokumen akan dapat diperoleh dengan mudah, sederhana, cepat, transparan, tidak mahal serta tanpa percaloan", kata Pariarta seraya menyebutkan hal itu dimaksudkan agar dapat menjadi daya tarik para investor.
Sementara itu Sekda Bangli Ida Bagus Gede Giri Putra berpesan hendaknya seluruh SKPD terkait, ikut menguatkan posisi pemerintah sebagai pemberi izin, agar pendirian bangunan di suatu tempat bukan berdasarkan izin masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal itu, menurut Giri Putra perlu pengawasan yang ketat. Pertegas aturan pimpinan, hindari tumpang tindih kewenangan serta sering memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan proses penerbitan perizinan melalui aturan yang benar.
Ditambahkannya, dalam proses penerbitan perizinan, agar penerbitan tersebut harus berdampak pada kepentingan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. "Izin yang diberikan juga mampu mempercepat perekonomian dan daya saing daerah"harapnya.
Sekda Giri Putra berharap dengan kegiatan bintek ini bisa menciptakan sinergitas pengkoordinasian antar SKPD teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, sehingga penataan pelayanan perizinan di Kabupaten Bangli akan semakin membaik.